Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata untuk memerangi praktik korupsi yang masih marak terjadi di sektor pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan menjaga keberlangsungan industri pariwisata yang merupakan salah satu sektor ekonomi utama di Indonesia.

Pungutan liar atau pungli di tempat wisata seringkali menjadi masalah yang merugikan baik wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata. Praktik korupsi ini dapat berupa pungutan ilegal yang dilakukan oleh oknum petugas atau pengelola tempat wisata, yang kemudian merugikan wisatawan yang harus membayar biaya tambahan tanpa alasan yang jelas.

Dengan dibentuknya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada wisatawan dan pelaku usaha pariwisata dari praktik korupsi yang merugikan. Pokja ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pariwisata, kepolisian, serta pihak swasta untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pungli.

Selain itu, pokja ini juga akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan di tempat wisata, serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya pungli bagi pariwisata Indonesia. Dengan demikian, diharapkan praktik korupsi di tempat wisata dapat diminimalisir dan industri pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk di sektor pariwisata. Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pariwisata Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang terpercaya dan berkualitas.